Pengaruh Kompetensi Sistem Pengendalian Internal Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntanbilitas Pada Kantor Desa Di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
Abstract
Pengaruh Kompetensi Sistem Pengendalian Istansi Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas.Tujuan dari penelitian ini diketahui bahwa untuk mengetahui dan menganalisis hubungan keterampilan kerangka pengaturan istansi dan sifat penyampaian pendanaan terhadap tanggung jawab pada istansi-istansi pejabatan daerah di Bagian Bissappu , Bantaeng. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe eksplorasi secara kuantitatif dengan strategi pengujian terhadap data yang diperoleh sebagai penelitian kuantitatif. Pengujian kuantitatif meliputi uji keteguhan, uji kewajaran, dan uji multikolinearitas , uji heteroskedastisitas , uji regresi , uji koefisien determinasi meliputi uji F dan uji T. Metode pengujian data yang digunakan diketahui bahwa regresi linier berganda yang memiliki kemampuan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Sesuai hasil pengujian hipotesis simultan dan parsial diperoleh bahwa variabel dependen dan variabel dependen berhubungan terhadap variabel dependen pada Istansi Camat Wilayah Bissappu Bagian Bantaeng.
References
Ayu Permata Sari. (2001). Dampak Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Pejabat.
Baso R, Surianto , dan Asmelisa . (2002). Penerapan Kerangka Akuntansi Pendanaan Teritorial dalam Pengakuan Keterbukaan Pengelolaan Pendanaan Daerah di Istansi Wilayah Bungin , Enrekang. Rezim.
Basri , YM (2001). Pemeriksaan Pemerasan di Badan Aset Daerah dari Sudut Pandang Segi Enam Misrepresentasi. Tenaga tugas Pendanaan dan Bisnis.
Damayanti , I. (2001). Analisis Kerangka Pengawasan Istansi dalam Kerangka Akuntansi Pejabat (Analisis Kontekstual pada Administrasi Surat-menyurat dan Informatika Pejabat Daerah Semarang). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 12 (1), 95-100. https:..doi.org.10.22225.kr.12.1.1852.95-100
Febriana , Otot Lambung, dan Narastri , M. ( nd ). Pemeriksaan Penyampaian Pengakuan Rencana Pendanaan ( Lra ) untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pengeluaran.
Fitriyani , N., dan Herawati , H. (2001). Dampak Penerapan Prinsip Akuntansi Pejabat Berbasis Akumulasi, Kerangka Pengaturan Istansi dan Hakikat Penyampaian Pendanaan terhadap Penyampaian Tanggung Jawab Organisasi Pejabat (Analisis Kontekstual Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu). JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz , 2 (2), 19. https:..doi.org.10.32663.jaz.v2i2.989
Guspul , A. (2001). Dampak Keterusterangan, Keterampilan, Kerangka Pengaturan Istansi, dan Tanggung Jawab Otoritatif terhadap Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Pengawasan Penunjukan Aset Daerah (Studi Eksperimental Seluruh Daerah di Kawasan Mrebet , Bagian Purbalingga ). 1 (1).
Hamta , SE, M.Sc., F. (2001). Strategi penelitian pembukuan . Deepublis .
Herlina , R., Taufik , T., dan Nasir , A. (2001). Dampak Keterusterangan, Kemampuan, dan Kerangka Akuntansi Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Administrasi Pendanaan Daerah dengan Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat sebagai Variabel Pengarah. Jurnal Pendanaan, Bisnis dan Akuntansi (COSTING ), 4 (2), 419- 433. https:..doi.org.10.31539.costing.v4i2.1965
Hidayat AA (2001). Makna fungsional kerangka pengaturan dan hakikat pertunjukan terhadap pertanggungjawaban.
Ikriyati , T., dan Aprila , N. (2009). Dampak Pelaksanaan Norma Akuntansi Pejabat, Pelaksanaan Kerangka Data Administrasi Provinsi, dan Kerangka Kontrol Istansi Pejabat terhadap Sifat Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah Rezim Seluma . Jurnal Akuntansi, 9 (2), 131-140. https:..doi.org.10.33369.j.akuntansi.9.2.131-140
bunga lili Puspitawati dan Mega Marisa Effendy . (2002). Penelitian Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Moneter (Studi pada Satuan tugas Perangkat Daerah ( SKPD ) Provinsi Daerah Bandung ).
Mita , NK (2001). Dampak Legalisme, Kelayakan Diri Individu, dan Kelayakan Kerangka Pengaturan Istansi terhadap Kecenderungan Merugikan Akuntansi (Studi Eksperimental pada LPD di Daerah Gianyar ).
Nena , AFD (2001). Pengujian Kerangka Data Akuntansi dalam Pengelolaan Pengaturan Istansi atas Penagaran di Klinik Hermana - Lembean .
Sembilan Asniar Ridzal . (2001). Hubungan Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan di Badan Pengelola Pendanaan dan Sumber Daya Manusia Provinsi ( BPKAD ) Bagian Buton. Rezim.
Putri , PAY, dan Endiana , IDM (2001). Dampak Kerangka Data Akuntansi dan Kerangka Pengaturan Istansi terhadap Pelaksanaan Organisasi (Analisis Kontekstual Koperasi di Daerah Payangan ). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 11 (2), 179-189. https:..doi.org.10.22225.kr. 11.2.1433.179-189
Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001a). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istansi, Tugas Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Alokasi Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. https:..doi. org.10.24036.jea.v3i4.415
Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001b). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istansi, Pekerjaan Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Penugasan Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. https:..doi. org.10.24036.jea.v3i4.415
Rumagit , FC, dan Mawikere , DLM ( nd ). Peangkaan Penagaran Perlakuan Akuntansi LO Sesuai Norma Akuntansi Pejabat (SAP) Peraturan Urutan 71 Masa 2001 pada Istansi Penagaran Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
Sari, D. (2001). Dampak Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat, Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Pejabat, Tujuan Temuan Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pokok Administrasi Pejabatan yang Baik (Eksplorasi pada Bangsa-bangsa Tetangga di Wilayah Jawa Barat dan Banten ).
Siahaan , SB, dan Simanjuntak , A. (2001). Dampak Penggunaan Kerangka Data Moneter Provinsi, Pemahaman Norma Akuntansi Pejabat, dan Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat terhadap Hakikat Penyampaian Moneter. Tenaga tugas Pendanaan, Methodist College of Indonesia.
Sugiyono . (2001). Teknik Eksplorasi Kuantitatif dan Subjektif .
Universitas PGRI Madiun , Madiun , dan Juliyanti , W. (2003). Tanggung Jawab Publik dan Pengungkapan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah (LKPD) di Indonesia. Akuntansi, Pendanaan Pejabat, dan Audit Bisnis, 3 (1), 1-17. https:..doi.org.10.35912.rambis.v3i1.2006
Widyatama , A., dan Lola, N. (2001). Dampak Kerangka tugas Kemampuan dan Pengaturan Istansi terhadap Tanggung Jawab dalam Menyampaikan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah.
Wiwi Idawati dan Lia Eleonora . (2001). Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Istansi dan Tanggung Jawab Moneter dalam Memahami Sifat Penyampaian Moneter .
Ayu Permata Sari. (2001). Dampak Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Pejabat.
Baso R, Surianto , dan Asmelisa . (2002). Penerapan Kerangka Akuntansi Pendanaan Teritorial dalam Pengakuan Keterbukaan Pengelolaan Pendanaan Daerah di Istansi Wilayah Bungin , Enrekang. Rezim.
Basri , YM (2001). Pemeriksaan Pemerasan di Badan Aset Daerah dari Sudut Pandang Segi Enam Misrepresentasi. Tenaga tugas Pendanaan dan Bisnis.
Damayanti , I. (2001). Analisis Kerangka Pengawasan Istansi dalam Kerangka Akuntansi Pejabat (Analisis Kontekstual pada Administrasi Surat-menyurat dan Informatika Pejabat Daerah Semarang). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 12 (1), 95-100. https:..doi.org.10.22225.kr.12.1.1852.95-100
Febriana , Otot Lambung, dan Narastri , M. ( nd ). Pemeriksaan Penyampaian Pengakuan Rencana Pendanaan ( Lra ) untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pengeluaran.
Fitriyani , N., dan Herawati , H. (2001). Dampak Penerapan Prinsip Akuntansi Pejabat Berbasis Akumulasi, Kerangka Pengaturan Istansi dan Hakikat Penyampaian Pendanaan terhadap Penyampaian Tanggung Jawab Organisasi Pejabat (Analisis Kontekstual Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu). JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz , 2 (2), 19. https:..doi.org.10.32663.jaz.v2i2.989
Guspul , A. (2001). Dampak Keterusterangan, Keterampilan, Kerangka Pengaturan Istansi, dan Tanggung Jawab Otoritatif terhadap Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Pengawasan Penunjukan Aset Daerah (Studi Eksperimental Seluruh Daerah di Kawasan Mrebet , Bagian Purbalingga ). 1 (1).
Hamta , SE, M.Sc., F. (2001). Strategi penelitian pembukuan . Deepublis .
Herlina , R., Taufik , T., dan Nasir , A. (2001). Dampak Keterusterangan, Kemampuan, dan Kerangka Akuntansi Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Administrasi Pendanaan Daerah dengan Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat sebagai Variabel Pengarah. Jurnal Pendanaan, Bisnis dan Akuntansi (COSTING ), 4 (2), 419- 433. https:..doi.org.10.31539.costing.v4i2.1965
Hidayat AA (2001). Makna fungsional kerangka pengaturan dan hakikat pertunjukan terhadap pertanggungjawaban.
Ikriyati , T., dan Aprila , N. (2009). Dampak Pelaksanaan Norma Akuntansi Pejabat, Pelaksanaan Kerangka Data Administrasi Provinsi, dan Kerangka Kontrol Istansi Pejabat terhadap Sifat Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah Rezim Seluma . Jurnal Akuntansi, 9 (2), 131-140. https:..doi.org.10.33369.j.akuntansi.9.2.131-140
bunga lili Puspitawati dan Mega Marisa Effendy . (2002). Penelitian Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Moneter (Studi pada Satuan tugas Perangkat Daerah ( SKPD ) Provinsi Daerah Bandung ).
Mita , NK (2001). Dampak Legalisme, Kelayakan Diri Individu, dan Kelayakan Kerangka Pengaturan Istansi terhadap Kecenderungan Merugikan Akuntansi (Studi Eksperimental pada LPD di Daerah Gianyar ).
Nena , AFD (2001). Pengujian Kerangka Data Akuntansi dalam Pengelolaan Pengaturan Istansi atas Penagaran di Klinik Hermana - Lembean .
Sembilan Asniar Ridzal . (2001). Hubungan Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan di Badan Pengelola Pendanaan dan Sumber Daya Manusia Provinsi ( BPKAD ) Bagian Buton. Rezim.
Putri , PAY, dan Endiana , IDM (2001). Dampak Kerangka Data Akuntansi dan Kerangka Pengaturan Istansi terhadap Pelaksanaan Organisasi (Analisis Kontekstual Koperasi di Daerah Payangan ). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 11 (2), 179-189. https:..doi.org.10.22225.kr. 11.2.1433.179-189
Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001a). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istansi, Tugas Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Alokasi Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. https:..doi. org.10.24036.jea.v3i4.415
Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001b). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istansi, Pekerjaan Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Penugasan Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. https:..doi. org.10.24036.jea.v3i4.415
Rumagit , FC, dan Mawikere , DLM ( nd ). Peangkaan Penagaran Perlakuan Akuntansi LO Sesuai Norma Akuntansi Pejabat (SAP) Peraturan Urutan 71 Masa 2001 pada Istansi Penagaran Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
Sari, D. (2001). Dampak Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat, Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Pejabat, Tujuan Temuan Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pokok Administrasi Pejabatan yang Baik (Eksplorasi pada Bangsa-bangsa Tetangga di Wilayah Jawa Barat dan Banten ).
Siahaan , SB, dan Simanjuntak , A. (2001). Dampak Penggunaan Kerangka Data Moneter Provinsi, Pemahaman Norma Akuntansi Pejabat, dan Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat terhadap Hakikat Penyampaian Moneter. Tenaga tugas Pendanaan, Methodist College of Indonesia.
Sugiyono . (2001). Teknik Eksplorasi Kuantitatif dan Subjektif .
Universitas PGRI Madiun , Madiun , dan Juliyanti , W. (2003). Tanggung Jawab Publik dan Pengungkapan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah (LKPD) di Indonesia. Akuntansi, Pendanaan Pejabat, dan Audit Bisnis, 3 (1), 1-17. https:..doi.org.10.35912.rambis.v3i1.2006
Widyatama , A., dan Lola, N. (2001). Dampak Kerangka tugas Kemampuan dan Pengaturan Istansi terhadap Tanggung Jawab dalam Menyampaikan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah.
Wiwi Idawati dan Lia Eleonora . (2001). Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Istansi dan Tanggung Jawab Moneter dalam Memahami Sifat Penyampaian Moneter .
Ayu Permata Sari. (2001). Dampak Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan Organisasi Pejabat.
Baso R, Surianto , dan Asmelisa . (2002). Penerapan Kerangka Akuntansi Pendanaan Teritorial dalam Pengakuan Keterbukaan Pengelolaan Pendanaan Daerah di Istansi Wilayah Bungin , Enrekang. Rezim.
Basri , YM (2001). Pemeriksaan Pemerasan di Badan Aset Daerah dari Sudut Pandang Segi Enam Misrepresentasi. Tenaga tugas Pendanaan dan Bisnis.
Damayanti , I. (2001). Analisis Kerangka Pengawasan Istansi dalam Kerangka Akuntansi Pejabat (Analisis Kontekstual pada Administrasi Surat-menyurat dan Informatika Pejabat Daerah Semarang). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 12 (1), 95-100. https:..doi.org.10.22225.kr.12.1.1852.95-100
Febriana , Otot Lambung, dan Narastri , M. ( nd ). Pemeriksaan Penyampaian Pengakuan Rencana Pendanaan ( Lra ) untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pengeluaran.
Fitriyani , N., dan Herawati , H. (2001). Dampak Penerapan Prinsip Akuntansi Pejabat Berbasis Akumulasi, Kerangka Pengaturan Istansi dan Hakikat Penyampaian Pendanaan terhadap Penyampaian Tanggung Jawab Organisasi Pejabat (Analisis Kontekstual Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu). JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz , 2 (2), 19. https:..doi.org.10.32663.jaz.v2i2.989
Guspul , A. (2001). Dampak Keterusterangan, Keterampilan, Kerangka Pengaturan Istansi, dan Tanggung Jawab Otoritatif terhadap Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Pengawasan Penunjukan Aset Daerah (Studi Eksperimental Seluruh Daerah di Kawasan Mrebet , Bagian Purbalingga ). 1 (1).
Hamta , SE, M.Sc., F. (2001). Strategi penelitian pembukuan . Deepublis .
Herlina , R., Taufik , T., dan Nasir , A. (2001). Dampak Keterusterangan, Kemampuan, dan Kerangka Akuntansi Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Administrasi Pendanaan Daerah dengan Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat sebagai Variabel Pengarah. Jurnal Pendanaan, Bisnis dan Akuntansi (COSTING ), 4 (2), 419- 433. https:..doi.org.10.31539.costing.v4i2.1965
Hidayat AA (2001). Makna fungsional kerangka pengaturan dan hakikat pertunjukan terhadap pertanggungjawaban.
Ikriyati , T., dan Aprila , N. (2009). Dampak Pelaksanaan Norma Akuntansi Pejabat, Pelaksanaan Kerangka Data Administrasi Provinsi, dan Kerangka Kontrol Istansi Pejabat terhadap Sifat Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah Rezim Seluma . Jurnal Akuntansi, 9 (2), 131-140. https:..doi.org.10.33369.j.akuntansi.9.2.131-140
bunga lili Puspitawati dan Mega Marisa Effendy . (2002). Penelitian Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Moneter (Studi pada Satuan tugas Perangkat Daerah ( SKPD ) Provinsi Daerah Bandung ).
Mita , NK (2001). Dampak Legalisme, Kelayakan Diri Individu, dan Kelayakan Kerangka Pengaturan Istansi terhadap Kecenderungan Merugikan Akuntansi (Studi Eksperimental pada LPD di Daerah Gianyar ).
Nena , AFD (2001). Pengujian Kerangka Data Akuntansi dalam Pengelolaan Pengaturan Istansi atas Penagaran di Klinik Hermana - Lembean .
Sembilan Asniar Ridzal . (2001). Hubungan Kelayakan Penyampaian Pendanaan terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan di Badan Pengelola Pendanaan dan Sumber Daya Manusia Provinsi ( BPKAD ) Bagian Buton. Rezim.
Putri , PAY, dan Endiana , IDM (2001). Dampak Kerangka Data Akuntansi dan Kerangka Pengaturan Istansi terhadap Pelaksanaan Organisasi (Analisis Kontekstual Koperasi di Daerah Payangan ). KRISNA: Koleksi Eksplorasi Akuntansi, 11 (2), 179-189. https:..doi.org.10.22225.kr. 11.2.1433.179-189
Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001a). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istansi, Tugas Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Alokasi Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. https:..doi. org.10.24036.jea.v3i4.415
Ramadhan , W., dan Arza , FI (2001b). Dampak Kemampuan, Kerangka Kontrol Istansi, Pekerjaan Perangkat Daerah, dan Sifat Penyampaian Pendanaan Menunjukkan Tanggung Jawab Pejabat Daerah dalam Mengawasi Penugasan Aset Daerah. Jurnal Penelitian Akuntansi, 3 (4), 822-835. https:..doi. org.10.24036.jea.v3i4.415
Rumagit , FC, dan Mawikere , DLM ( nd ). Peangkaan Penagaran Perlakuan Akuntansi LO Sesuai Norma Akuntansi Pejabat (SAP) Peraturan Urutan 71 Masa 2001 pada Istansi Penagaran Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
Sari, D. (2001). Dampak Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat, Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Pejabat, Tujuan Temuan Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pokok Administrasi Pejabatan yang Baik (Eksplorasi pada Bangsa-bangsa Tetangga di Wilayah Jawa Barat dan Banten ).
Siahaan , SB, dan Simanjuntak , A. (2001). Dampak Penggunaan Kerangka Data Moneter Provinsi, Pemahaman Norma Akuntansi Pejabat, dan Kerangka Pengaturan Istansi Pejabat terhadap Hakikat Penyampaian Moneter. Tenaga tugas Pendanaan, Methodist College of Indonesia.
Sugiyono . (2001). Teknik Eksplorasi Kuantitatif dan Subjektif .
Universitas PGRI Madiun , Madiun , dan Juliyanti , W. (2003). Tanggung Jawab Publik dan Pengungkapan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah (LKPD) di Indonesia. Akuntansi, Pendanaan Pejabat, dan Audit Bisnis, 3 (1), 1-17. https:..doi.org.10.35912.rambis.v3i1.2006
Widyatama , A., dan Lola, N. (2001). Dampak Kerangka tugas Kemampuan dan Pengaturan Istansi terhadap Tanggung Jawab dalam Menyampaikan Penyampaian Pendanaan Pejabat Daerah.
Wiwi Idawati dan Lia Eleonora . (2001). Pelaksanaan Kerangka Pengaturan Istansi dan Tanggung Jawab Moneter dalam Memahami Sifat Penyampaian Moneter .
Handayani, N., & Inayah, N. (2024). Operational Efficiency, The Risk of Finance and Liquidity Towards The Profitability of Syariah Banking. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 1-19.
Anggriani, Y., Fakhruddin, I., Kusbandiyah, A., & Pratama, B. C. (2024). The Influence Of The Board of Supervisors, Commissioners, and the Audit Committee To The Islamc Social Reporting With The Size of Company as a Moderation Variable. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 20-40.
Rusanti, E., Sari, N. S., Rusgianto, S., & Ahmed, I. (2024). The Impact of Zakah, Islamic Bank, Macroeconomic Variables on Unemployment Rate: Evidence From Selected OIC Countries. LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam, 41-69.
Copyright (c) 2024 Wini Novianti Cendrana, Baso Ranung, Ujianti Tawakkal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
